Share

Akhir Tahun 2022, Diharapkan Penurunan Stunting Bisa Capai 3%

Dyah Ratna Meta Novia, Jurnalis · Selasa 06 Desember 2022 22:18 WIB
$detail['images_title']
Prevalensi stunting harus diturunkan (Foto: Telegraph)

PRESIDEN Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting. Menindaklanjuti Perpres tersebut, BKKBN telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) sebagai acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga lainnya.

BKKBN kembali mengadakan Forum Nasional Stunting 2022 dengan tema Bergerak Bersama Garda Terdepan dalam Pendampingan Keluarga untuk Percepatan Penurunan Stunting. Forum ini juga sebagai sarana menyebarluaskan praktik baik berbagai elemen pentahelix, memahami tantangan yang dihadapi oleh para petugas lapangan, dan mengidentifikasi dukungan yang dapat diberikan bagi percepatan penurunan stunting di tahun-tahun mendatang.

 Wapres

Pada kesempatan ini Wakil Presiden Republik Indonesia K. H. Ma'ruf Amin hadir memberikan arahan terkait program percepatan penurunan stunting. Dalam arahannya, Wapres Ma’ruf Amin menyatakan prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8% pada 2018 menjadi 24,4% pada 2021.

Meskipun tren penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir sudah positif, tetap diperlukan penanganan beragam persoalan dalam penanggulangan stunting agar target prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 dapat tercapai. Salah satunya, persoalan pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat.

“Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan,” tegas Wapres, Selasa (06/12/2022).

Lebih jauh, Wapres meminta kepada para gubernur, wali kota, bupati, hingga camat dan lurah, agar memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya. Selain pengoordinasian dan pembagian tugas kerja yang baik, ia juga meminta para pemimpin kepala daerah memperhatikan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi bagi para kader.

“Mari kita bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi,” kata Wapres.

Sementara itu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melaporkan mengenai perkembangan penerapan program penurunan stunting setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu kegiatan tambahan pada 2022, di antaranya adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting. Kegiatan lainnya adalah praktik Tim pendamping keluarga, khususnya bagi keluarga berisiko stunting, serta penyediaan pendampingan terhadap semua calon pengantin sebelum memasuki usia subur.

Hasto juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan, penurunan prevalensi stunting belum pernah melebihi 2% per tahun. Kendati demikian, diupayakan pada 2022 ini, prevalensi stunting menurun hingga 3%.

 BACA JUGA:Mengenal Manfaat Daun Kelor, Bisa Cegah Stunting pada Anak!

“Di tahun 2022 ini, diharapkan optimalisasi penurunan bisa mencapai 3%. Sehingga, 2024 bisa mencapai 14%,” harapnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Untuk itu, kata Hasto, diperlukan kerja sama yang sangat luas serta data yang lebih akurat dalam penanganan stunting di Indonesia.

“Ke depan kami akan tingkatkan data stunting agar lebih presisi. Sehingga ketika ada alokasi anggaran stunting, itu benar-benar tepat sasaran ke keluarga yang stunting,” kata Hasto.

Sementara itu, Global CEO Tanoto Foundation J. Satrijo Tanudjojo menambahkan, pihaknya ikut berkomitmen penuh untuk terus mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam percepatan penurunan stunting.

Sejak 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Tanoto Foundation telah bekerja sama untuk mengembangkan program percepatan penurunan stunting berbasis keluarga. Dengan dibentuknya Tim Pendamping Keluarga yang diprakarsai oleh BKKBN, pendampingan terhadap keluarga berisiko mempunyai anak stunting akan menjadi lebih terarah dan tepat.

“­­­Kami yakin TPK sebagai garda terdepan mempunyai peran penting dalam pengambilan langkah preventif dan promotif, serta pemberian rujukan untuk mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan,” ujar Satrijo.

1
2