Share

Ada Sinyal PPKM Bakal Dicabut Akhir September? Epidemiologi: Jangan Buru-Buru!

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Kamis 22 September 2022 15:00 WIB
$detail['images_title']
Ilustrasi PPKM, (Foto: Dok. Okezone)

SEIRING dengan adanya perbaikan tren kasus Covid-19, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander K. Ginting mengisyaratkan aturan pembatasan PPKM bakal dicabut akhir September mendatang.

Meski demikian, sebagai catatan Alexander belum bisa memastikan apakah kemungkinan itu akan terjadi atau tidak. Mengingat, melihat tren penurunan baru terlihat dalam dua pekan terakhir belakangan.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin pun memberikan pernyataan bahwa Indonesia sekarang sudah mengarah ke endemi. Tapi, pemerintah belum akan mencabut PPKM karena masih diperlukan kehati-hatian terkait keputusan ini.

Menanggapi desas-desus pencabutan aturan PPKM, Ahli Epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman menyebut memang bahwa keputusan mencabut PPKM itu ada di tangan pemerintah setiap daerah, namun PPKM dan status pandemi saling berkaitan.

"Dan hingga saat ini Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum memberikan pernyataan resmi bahwa pandemi Covid-19 berakhir, sekalipun perbaikan penanganan pandemi dilaporkan banyak negara," kata Dicky Budiman saat dihubungi MNC Portal, Kamis (22/9/2022).

Dari kacamata dirinya sebagai Ahli Epidemiologi, ia menilai PPKM belum bisa dicabut oleh pemerintah Indonesia. Melihat garis akhir pandemi Covid-19 saja, ia sebut belum terlihat.

"Artinya, selama WHO belum mencabut status pandemi pada kasus Covid-19, maka PPKM masih diperlukan oleh setiap negara termasuk Indonesia. Jadi, jangan buru-buru, garis finish-nya saja belum ada, kenapa sudah mau menyatakan merdeka dari pandemi Covid-19?,” tegas Dicky.

Meski memang tak ditampik bahwa kondisi pandemi Covid-19 sekarang di banyak negara pun Indonesia sudah semakin terkendali.

Namun sekali lagi, kondisi tersebut tidak bisa jadi satu-satunya indikator untuk mencabut PPKM, karena PPKM adalah payung keselamatan masyarakat dari pandemi dicabut begitu saja.

"Saran saya, level PPKM ditetapkan di level paling ringan. Kalau perlu direvisi kembali, diperbaharui, sehingga ada level 1A, 1B, dan seterusnya yang memungkinkan pelonggaran di sektor tertentu yang dinilai masih memberatkan," sarannya.

Dicky menilai, saat pencabutan PPKM terjadi di saat WHO belum menyudahi pandemi Covid-19, itu akan sangat berdampak pada kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan (prokes) dan efeknya sangat berbahaya.

Menurut Dicky, masyarakat Indonesia akan sangat abai dengan prokes. Padahal virus penyebab infeksi Covid-19 masih terus ada. Ia tetap menyarankan agar PPKM dipertahankan tentu dengan level yang minimal. Lagipula, saat ini sekalipun PPKM diberlakukan, pemulihan kondisi tetap sudah terlihat.

"Dengan status PPKM ini, semua masih diingatkan bahwa pandemi masih ada. Sehingga prokes tetap dijalankan dengan baik, sekalipun pelonggaran sudah diberlakukan di beberapa hal," tutupnya.

1
2