Share

BPA Dinilai Bisa Mempengaruhi Fertilitas

Dyah Ratna Meta Novia, Jurnalis · Senin 12 September 2022 22:23 WIB
$detail['images_title']
Mengalami masalah fertilitas (Foto: Medical news today)

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang berwenang menilai mutu, keamanan, dan kesehatan pangan terus menyuarakan kekhawatirannya terhadap tingkat paparan BPA pada AMDK galon plastik keras.

BPOM juga sudah menyusun rancangan peraturan pelabelan BPA pada AMDK galon plastik keras. Rancangan peraturan ini disusun BPOM setelah melakukan survei atau pengawasan terhadap AMDK galon selama 2021-2022.

Kepala BPOM Penny K. Lukito menjelaskan, hasil pengawasan lapangan BPOM menemukan 3,4 persen sampel di sarana peredaran tidak memenuhi syarat batas maksimal migrasi BPA, yakni 0,6 bpj (bagian per juta).

Lalu ada 46,97 persen sampel di sarana peredaran dan 30,91 persen sampel di sarana produksi yang dikategorikan mengkhawatirkan, atau migrasi BPA-nya berada di kisaran 0,05 bpj sampai 0,6 bpj.

Ditemukan pula 5 persen di sarana produksi galon baru dan 8,67 persen di sarana peredaran yang dikategorikan berisiko terhadap kesehatan karena migrasi BPA-nya berada di atas 0,01 bpj.

 masalah fertilitas

Amalia S. Bendang dari Zero Waste Management Consortium mengatakan, untuk konteks senyawa beracun/berbahaya dalam kemasan AMDK, prinsip kehati-hatian mewajibkan untuk melakukan pencegahan atas kemungkinan terjadinya risiko tertentu seperti toksisitas BPA.

"Karena memang BPA dapat mempengaruhi fertilitas, menyebabkan keguguran dan komplikasi persalinan, obesitas, dan berbagai penyakit metabolik,” katanya.

Menurutnya, risiko ini termasuk risiko pada kelompok usia anak-anak dengan dampak depresif, ansietas (anxiety), hiperaktif, emosional tidak stabil, dan kekerasan yang berpengaruh terhadap dopamine, serotonin, acetylcholine, dan thyroid.

Pada konteks potensi kontaminasi unsur/senyawa B3 (bahan beracun dan berbahaya) oleh BPA pada AMDK Polycarbonates ini, maka produsen AMDK wajib melabeli berpotensi mengandung BPA pada kemasan AMDK produknya.

Data studi mutakhir kesehatan air minum rumah tangga yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ditemukan, 4 dari 10 rumah tangga di Indonesia mengonsumsi air minum dalam kemasan, baik dalam bentuk kemasan galon kemasan botol.

Angka tersebut tiga kali lipat lebih besar dibandingkan persentase rumah tangga yang mengandalkan air perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minumnya sehari-hari.

Dalam kesempatan yang sama, Alfred Sitorus dari Gerakan Percepatan Labelisasi BPA Kemasan AMDK mengatakan, produksi galon plastik keras dengan tipe Polycarbonates mengandalkan bahan kimia Bispheno A atau yang lebih sering disingkat BPA.

“Bahan kimia BPA memiliki potensi bahaya residu dari proses luluhnya partikel tersebut. Berbagai publikasi ilmiah mutakhir menunjukkan berbagai dampak fatal akibat toksisitas BPA pada kelompok dewasa dan usia produktif antara lain dapat mempengaruhi fertilitas, menyebabkan keguguran dan komplikasi persalinan, obesitas, dan berbagai penyakit metabolik,” paparnya.

Mengingat risiko dari BPA tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejak lama sudah menetapkan ambang batas migrasi (perpindahan zat kimia dari kemasan ke dalam pangan) BPA sebesar 0,6 mikrogram/kilogram sebagai syarat edar produk olahan yang menggunakan kemasan plastik Polycarbonates.

 BACA JUGA:BPOM Amerika Serikat Menyetujui Obat Sotyktu untuk Pengobatan Psoriasis Plak

Di Eropa, negara Perancis menjadi salah satu negara yang telah melarang total penggunaan plastik tipe Polycarbonates (yang pembuatannya menggunakan BPA) sebagai kemasan pangan setelah sebelumnya hanya melarang penggunaan BPA pada botol susu bayi dan peralatan makan bayi.

”Kami dari komponen masyarakat sipil yang tergabung dalam Net Zero Waste Management Consortium, Koalisi Pejalan Kaki dan JejakSampah mendukung rencana BPOM untuk pelabelan BPA kemasan AMDK ini sesegera mungkin, ” tegas Alfred.

”Pelabelan juga bertujuan guna mengedukasi masyarakat (publik) agar mengetahui risiko BPA, serta mendorong produsen segera beralih ke kemasan yang lebih aman dan sehat,” kata Alfred.

”Masyarakat perlu disadarkan terkait bahaya yang mengancam dari konsumsi hariannya, dan diharapkan produsen dapat meningkatkan prinsip kehatihatian (precautionary principle) dengan selalu memprioritaskan kesehatan konsumen atas produk mereka,” pungkasnya.

1
2