Share

Kemenkes Harap Obat Herbal Lebih Banyak Diresepkan Dokter di Rumah Sakit

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Selasa 06 September 2022 18:10 WIB
$detail['images_title']
Ilustrasi obat herbal Cina, (Foto: Freepik)

KEMENTERIAN Kesehatan RI menyebut, pemanfaatan obat herbal atau fitofarmaka di Indonesia masih belum begitu besar. Sekalipun banyak dari masyarakat Indonesia yang kurang begitu percaya dengan obat kimia.

Terlihat dari data Kemenkes yang menunjukkan, bahwa hanya 1,2 sampai 3 persen dokter di Indonesia yang meresepkan fitofarmaka di rumah sakit. Pada sisi lain, material bahan herbal begitu banyak tersedia luas di Indonesia.

Bahkan, menurut Dirjen Farmalkes Kemenkes RI, Lucia Rizka Andalusia, obat herbal menjadi fokus para peneliti dan industri di dunia, termasuk negara-negara G20 saat ini . Ya, sekarang semakin banyak negara yang mengakui peran jamu atau obat herbal dalam sistem kesehatan nasional negaranya.

"China misalnya, penggunaan obat herbal di sana sudah mapan untuk tujuan kesehatan. Lalu Jepang, 50-70 persen jamu telah diresepkan di rumah sakit," kata Lucia dalam gelaran Webinar T20: Green Pharmacy's Role in Supporting Global Health Architecture secara virtual, Selasa (6/9/2022).

Selain itu, Kantor Regional Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk Amerika (AMOR/PAHO) melaporkan ada 71 persen penduduk Chili dan 40 persen penduduk Kolombia menggunakan obat tradisional. Bahkan, di negara maju pun obat herbal semakin populer sekarang.

"Misalnya di Perancis, penggunaan jamu oleh penduduk di sana mencapai 49 persen, Kanada 70 persen, Inggris 40 persen, dan Amerika Serikat 42 persen," tutur Lucia lagi.

Sudah masifnya penggunaan obat tradisional di negara-negara tersebut perlu dipelajari oleh Indonesia. Sekalipun, memang masih banyak hambatan untuk bisa memaksimalkan, pemanfaatkan fitofarmaka di Indonesia.

Contohnya, kurangnya penelitian karena kesulitan dukungan keuangan untuk penelitian obat herbal tersebut. Selain itu, kurangnya kemauan politik dan kapasitas untuk memantau keamanan produk obat herbal, sistem informasi dan analisis yang belum cukup memadai, serta integrasi obat herbal di dalam sistem kesehatan nasional.

 BACA JUGA:Permudah Masyarakat, Kemenkes Genjot Digitalisasi Sektor Kesehatan

BACA JUGA:Begini Kata Kemenkes Soal Tingkat Kematian Cacar Monyet

Meski demikian, Kemenkes berupaya terus mendorong dilakukannya penelitian dan pengembangan obat herbal. Sehingga fitofarmaka yang ada, dipastikan sesuai dengan standar kualitas produksi. Selain dukungan kepada UKM, untuk mengembangkan bisnis dan pasar dari fitofarmaka ini.

"Bahkan, Kemenkes telah menyediakan Formularium Fitofarmaka yang diluncurkan pada semester pertama tahun ini. Kemudian, pemerintah juga sudah menyediakan dana alokasi khusus bagi Pemda untuk menggunakan produk lokal," terang Lucia.

"Dengan begitu, kami berharap bahwa obat herbal atau fitofarmaka akan semakin banyak diresepkan dokter di rumah sakit, seperti yang dilakukan negara-negara yang sudah lebih dulu melakukannya," pungkasnya.

Senada dengan Kemenkes, Lead Co-Chair T20 Indonesia, Prof. Bambang Brodjonegoro mendorong Indonesia untuk menjadi panutan dalam pengembangan fitofarmaka sebagai gerakan Green Pharmacy.

"Ini merupakan masa depan yang menjanjikan bagi kemandirian, serta ketahanan kesehatan Indonesia. Khususnya bagi negara-negara yang memiliki kapabilitas produksi produk kesehatan yang terbatas dan angka impor yang tinggi," kata Prof Bambang.

Terlebih, lanjutnya, pengembangan Green Pharmacy memiliki pasar yang menjanjikan di masa depan bagi negara-negara berkembang hingga negara maju yang sebagian besar penduduknya menggunakan produk obat herbal dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar dalam negeri sendiri.

"Lagipula, obat herbal punya khasiat yang tinggi, yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit menular dan tidak menular," tutupnya singkat.

1
3