Share

Duh! Dana Penanganan Covid-19 Dihapus, Bagaimana Menkes Budi Beli Vaksin?

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Rabu 17 Agustus 2022 09:00 WIB
$detail['images_title']
Menkes Budi, (Foto: tangkapan layar konpers virtual Nota Keuangan 2023)

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto memastikan alokasi dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) tak ada lagi di 2023.

Dihapusnya PC PEN untuk anggaran keuangan tahun 2023, Itu artinya, dana untuk penanganan Covid-19 sepenuhnya berakhir di 2022. Berbeda dengan di tahun 2022 ini, yang masih diberikan suntikan dana sebanyak Rp82,4 triliun.

Meski tak ada lagi dana PC PEN di 2023, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin tidak begitu khawatir penanganan Covid-19 akan terganggu. Begitu pula dengan ketersediaan vaksin Covid-19 yang tentunya masih diperlukan hingga tahun depan.

"Kami sudah menghitung bahwa anggaran kesehatan akan kembali ke anggaran rutin (reguler) di tahun depan dan ini tidak mengganggu ketersediaan vaksin Covid-19 mau pun penanganan Covid-19 lainnya," ungkap Menkes Budi di konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 secara virtual, Selasa (16/8/2022).

(Foto: tangkapan layar Youtube Kementerian Keuangan)

Perihal penyediaan vaksin Covid-19, menurut Menkes Budi, bagi kelompok penerima bantuan iuran (PBI), vaksin akan didukung pemerintah, salah satunya bisa melalui BPJS Kesehatan.

"Nah, untuk mereka yang non-PBI, penyediaan vaksinnya akan dikembalikan ke mekanisme pasar," ungkap Menkes Budi.

"Lagipula jumlah vaksinasi sudah banyak dan terjaga baik," tambahnya.

Disebutkan lebih lanjut, anggaran kesehatan tahun 2023 menyentuh angka Rp169,8 triliun yang mana semuanya adalah untuk pendanaan reguler. Tidak ada sama sekali dana yang dialokasikan untuk Covid-19.

Menurut Menkes Budi, kebutuhan dana tersebut bisa didapat juga dari mengefisiensi 10 persen dana Pemerintah Daerah yang memang harus dialokasikan untuk dana kesehatan.

"Covid-19 ini mengajarkan kami bahwa banyak sekali duplikasi anggaran yang harusnya bisa diefisiensikan. Pemerintah daerah itu ada aturannya, 10 persen anggarannya dipakai untuk kesehatan. Jadi, kalau misal anggaran APBD Rp1.400 triliun, ada Rp140 triliun kami bisa sinergikan," tegas Menkes Budi.

1
2