Share

Kebijakan Baru Skrining bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Pradita Ananda, Jurnalis · Kamis 06 Januari 2022 19:05 WIB
$detail['images_title']
Pelaku perjalanan luar negeri (Foto: Twisted food)

PEMERINTAH melalui Satgas Covid-19 baru saja mengeluarkan peraturan terbaru untuk mengatur mobilitas para pelaku perjalanan luar negeri.

Kebijakan skrining untuk pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku tahun 2022 ini, tertuang dalam surat edaran (SE) Satgas nomor 1 tahun 2022 dan SK KaSartgas nomor 2 tahun 2022.

Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dalam keterangan pers Jumat, (6/1/2022) yang disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, berikut enam poin penting kebijakan skrining untuk para pelaku perjalanan luar negeri.

 omicron

1. Menambah Perancis sebagai daftar negara kedatangan warga negara asing (WNA) yang tidak boleh memasuki wilayah Indonesia untuk sementara waktu, mengingat kasus Omicron yang tinggi sudah mencapai 2838 kasus.

2. Penyesuaian durasi karantina: Menyesuaikan waktu karantina, yang awalnya dari 14 hari menjadi 10 hari bagi pelaku perjalana yang setidaknya berada pada negara dengan transmisi komunitas akibat Omicron dan negara-negara di sekitarnya. Serta jumlah varian kasus Omicron yang sudah lebih dari 10 ribu kasus. Sementara durasi karantina yang awalnya 10 hari menajdi 7 hari, bagi negara asal kedatangan di luar kategori yang disebutkan sebelumnya.

3. Penyesuaian waktu tes PCR: Menyesuaaikan waktu tes ulang PCR, yaitu di hari ke-9 bagi para pelaku perjalanan luar negeri dengan durasi karantina 10 hari dan tes ulang di hari ke 6, untuk pelaku perjalanan yang masa karantinanya 7 hari.

4. Tes pembanding: Setelah tes PCR yang kedua, nantinya para pelaku perjalanan wajib melakukan tes pembanding dengan metode deteksi molekuler yang mampu melihat kegagalan deteksi SGTF, yang umumnya adalah indikasi kasus SARS COV-2 varian B11529 secara bersamaan demi menskrining kasus Omicron dengan baik.

 Baca juga: Pasien Sembuh Virus Corona Hari Ini Berjumlah 209 Orang

5. Pengajuan dispensasi: Mengajukan dispensasi minimal 7 hari sebelum kedatangan dan minimal 3 hari bagi WNI dengan kondisi mendesak, contohnya alasan kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus dan kedukaan seperti anggota keluarga inti meninggal.

(DRM)