Share

Pemerintah akan Lakukan Random Sampling demi Cegah Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah

Leonardus Selwyn Kangsaputra, Jurnalis · Selasa 05 Oktober 2021 16:51 WIB
$detail['images_title']
Sekolah tatap muka (Foto: Ist)

PEMERINTAH tengah menyelenggarakan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di wilayah PPKM level 1-3 di Indonesia. Hal ini sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya learning loss (ketertinggalan pelajaran) bagi para pelajar di Tanah Air.

Meski demikian, pemerintah juga berupaya melakukan sejumlah cara yang sifatnya preventif untuk mencegah penularan Covid-19 di sekolah.

 pandemi Covid-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah akan terus mengawal proses pendidikan tatap muka. Sebab, ia percaya bahwa seluruh murid di Indonesia harus belajar secepat mungkin agar tidak kehilangan kesempatan. Oleh sebab itu harus dibantu dengan protokol kesehatan dan surveillance yang baik.

“Kami sudah menysun metode aktif surveillance untuk sekolah-sekolah yang melakukan PTM dengan prinsip 10 persen dari sekolah yang melakukan PTM di satu kabupaten atau kota akan dilakukan random surveillance,” kata Menkes Budi, dalam Konferensi Pers PPKM yang disiarkan langsung di chanel YouTube Sekertariat Presiden, Senin (4/10/2021).

Setelah itu pemerintah juga akan membagi secara proporsi ke kecamatan-kecamatan yang ada di kota tersebut untuk pengambilan sampel. Adapun tes yang diambil adalah 30 sampel untuk murid dan tiga sampel untuk guru.

“Dan hasil yang telah kita lakukan minggu lalu dengan Jakarta, kita temui masih ada positivity rate dari pelajar-pelajar yang ada di Jakarta. Kami sudah menentukan kalau positivity ratenya di atas lima persen maka kami akan minta sekolahnya untuk tutup dulu selama dua minggu sambil kita perbaiki dulu protokol kesehatannya kemudian kami mulai lagi sekolahnya,” lanjutnya.

Jika positivity ratenya suatu sekolah antara 1-5 persen, maka satu kelas yang ada kasus positif tersebut akan dikarantina terlebih dahulu, sedangkan sebagian pelajar yang lainnya bisa tetap belajar. Sementara jika positivity ratenya di bawah satu persen, pemerintah bisa melakukan surveillance seperti biasa dengan mengkarantina yang positif dan kontak erat.

“Diharapkan dengan menjalankan metode ini kita bisa mensurvey secara dini kalau ada pelajar yang positif dan tidak menunggu kondisi tersebut semakin besar hingga harus menutup kota,” tuntasnya.

(DRM)