Share

BPJS Kesehatan Akui Obat yang Dilarang Lebih Ampuh Atasi Kanker Usus

Dewi Kania, Jurnalis · Senin 22 Juli 2019 17:33 WIB
$detail['images_title']
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

PEMERINTAH telah menghapus dua obat kanker kolorektal cetuximab dan bevacizumab dari Formularium Nasional alias Fornas. Walau regulasi itu sudah berjalan empat bulan, masih ada kontroversi di kalangan pasien.

Pasalnya, dua obat tersebut masih ditanggung JKN-KIS, tentunya pasien diberikan kemudahan dalam memakai obat injeksi tersebut. Secara efikasi, cetuximab dan bevacizumab itu memang lebih ampuh mengobati kanker usus, tapi biayanya sangat mahal.

Kerena itu, Kementerian Kesehatan melakukan addendum ke-1 Formularium Nasional 2017 melalui Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/ Menkes/707/2018, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/659/2017 tentang Formularium Nasional, yang berlaku tanggal 1 Maret 2019.

Dalam aturan tersebut, ada perubahan kebijakan penjaminan Bevacizumab dan Cetuximab.

Dalam aturan tersebut, ada perubahan kebijakan penjaminan Bevacizumab dan Cetuximab. Menanggapi masalah tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf pun angkat bicara, saat ini pihaknya masih memakai regulasi dari Kemenkes yang masih berlaku.

"Dua obat kanker ini belum ada surat baru atau keputusan dari Kemenkes. Kita jalankan aturan yang masih berlaku. Rumah sakit tidak boleh memberikan kewenangan, karena siapa nanti yang menanggung obatnya," ucap Iqbal ditemui di Kantor BPJS Kesehatan, kawasan Cempaka Putih, Senin (22/7/2019).

Bicara manfaatnya, lanjut Iqbal, obat ini memang diklaim lebih ampuh dan cepat bikin pasien sembuh dari kanker usus. Walau dihapus dari Fornas, sebenarnya ada pengganti obat yang juga sama-sama dapat menyembuhkan kanker.

Dalam konteks ini, permintaan obat ini masuk ke dalam 10 besar. Tapi tidak sebanding dengan klaim anggarannya. Iqbal mengakui bahwa IKABDI mendorong penggantian restriksi, walau keputusannya baru diberlakukan.

"Intinya sekarang kami menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Melihat hasil HTA (Health Technology Assesment), mereka (IKABDI) dorong obatnya dimasukkan lagi ke Fornas, restriksinya juga diganti. Tapi lebih baik untuk hal ini ditanyakan ke Kemenkes," tutup Iqbal.

1
2