Warga DKI Jakarta Masih Banyak yang Kurang Mengerti Gizi, Apa yang Salah?

KOTA Metropolitan. Mungkin itu sebutan yang pas untuk DKI Jakarta sang ibukota. Di tempat ini, kesejahteraan hidup katanya bisa didapatkan dengan cukup mudah. Ya, daripada di kampung doang, mau jadi apa? Kata kebanyakan orang.

Sebagai kota yang cukup besar di Indonesia, Jakarta menjadi pusat dari beberapa bidang kehidupan. Keuangan, infrastruktur kota, pendidikan, atau juga kesehatan masyarakatnya. Beberap daerah kecil di Indonesia pun banyak yang memelajari kota Jakarta untuk kesetaraan hidup yang merata.

Namun, jika meruncingkan ke masalah kesehatan, siapa sangka kalau Jakarta juga masih mengalami masalah gizi buruk. Mungkin angkanya tidak setinggi Kasus di Asmat, Papua, yang sedang menjadi sorotan belakangan ini. Tapi, Jakarta si kota Metropolitan masih memiliki masyarakat yang mengidap masalah gizi buruk. Bukan kah itu sebuah kontradiktif?

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto khusus pada Okezone memaparkan kenapa masalah ini masih ada dan apa saja penanganan yang telah dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk menekan angka kasus ini.

Satu hal yang menjadi sorotan Koesmedi adalah tidak semua mereka yang mengalami masalah gizi buruk itu warga asli Jakarta. Jadi, beberapa dari mereka yang memiliki masalah ini adalah warga luar Jakarta yang menetap di Jakarta. Jadi, ada kasus lain yang terjadi di Jakarta ini.

“Kami tidak menutup mata bahwa di DKI Jakarta ini kasus gizi buruk masih ada. Mulai dari si bayi baru dilahirkan, usia awal kelahiran, atau juga pada masa pertumbuhan. Namun, yang mesti di garis bawahi di sini, ada beberapa kasus juga yang memang keluarganya tidak mampu sehingga asupan gizinya tidak tercukupi,” paparnya pada Okezone saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (25/1/2018).

Koes, sapaan akrabnya, melanjutkan, kasus ini menjadi salah satu sorotan yang penting di bidang kesehatan di DKI Jakarta. Bagaimana tidak, pada beberapa kasus juga ada pasien yang mengalami gizi buruk karena berpenyakit. Sebut saja mereka yang mengidap TB atau HIV AIDS. Ya, dua kasus penyakit itu pun ada di Jakarta dan masalah itu pun memengaruhi gizi buruk manusia secara tidak langsung.

“Bisa dijelaskan kembali, dari beberapa kasus itu akhirnya kami pun bisa menyatakan bahwa masalah gizi buruk ini masih banyak kurang diketahui dan dimengerti oleh masyarakat perkotaan, salah satunya di Jakarta,” sambungnya.

Koes menegaskan bahwa kasus gizi buruk ini bukan sesuatu yang mudah dan sederhana. Tidak bisa hanya menyelesaikan masalah gizi buruknya itu sendiri, tetapi, ada masalah lain di belakang itu yang pada akhirnya juga akan berujung gizi buruk. Jadi, sudah pasti kasus seperti ini bukan hanya menjadi pekerjaan rumah Lembaga kesehatan pemerintah, tetapi juga membutuhkan bantuan dari sector lain. Saling bekerja sama mensejahterakan masyarakat!

Pada kasus gizi buruk, Koes coba memberikan contoh seperti ini

“Ada anak yang tinggal di rumah di depan lapangan golf Rawamangun, Jakarta Timur. Rumah yang dia tempati hanya berukuran 3x4 meter. Saat diselidiki lebih lanjut, ternyata ibu dari anak ini memiliki 8 anak yang tinggal semuanya di rumah tersebut. Si ibu juga sudah beberapa kali memeriksakan anaknya yang berusia 2 tahun yang didiagnosa gizi buruk,” cerita Koes.

Dia melanjutkan, “Kami pun mencoba membantunya dengan melakukan perawatan intensif di RSUD (tidak disebutkan namanya, Red). Beberapa hari perawatan si anak dinyatakan sudah dalam kondisi yang lebih stabil. Namun, saat si anak kembali tinggal di rumah itu, masalah penyakit bocah itu kembali muncul. Alasan terkuatnya adalah keluarga tersebut tidak memberikan asupan gizi yang baik kepada si anak. Makanya kasusnya kembali muncul. Selidik punya selidik, ternyata keluarga ini pun bukan warga DKI Jakarta berdasar identitas diri yang si ibu miliki,” tutur Koes menambahi.

Koes menegaskan kembali bahwa kasus ini sangat kompleks. Tidak bisa hanya Dinas Kesehatan yang benar-benar mengatasi masalah ini. Dibutuhkan bantuan yang intensif juga dari beberapa Lembaga pemerintahan lainnya agar masalah ini bisa terselesaikan dari hulu sampai ke hilirnya.

“Yang jelas, kami selalu berusaha untuk dapat menemukan pasien yang mengalami gizi buruk, lalu kami bantu untuk pulihkan kembali kondisi kesehatannya. Tindakan ini biasanya diketahui melalui program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) yang menjadi perhatian khusus pemerintah DKI Jakarta mengentaskan masalah kesehatan. Kalau tim KPLDH menemukan ada kasus gizi buruk, biasanya mereka akan segera memberikan terapi,” ungkap Koes.

Dia menambahkan yang harus kembali menjadi perhatian di sini adalah menemukan jalan keluar terbaik agar masalah ini bisa selesai. “Salah satu yang terpenting adalah pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu. Dengan adanya konseling dan pemaparan yang baik dari tim Posyandu dan masyarakat memahaminya dengan baik, maka inshaallah kasus gizi buruk di mana pun di Indonesia bisa diretas dan masyarakat Indonesia terbebas dari gizi buruk ini,” tambahnya.

Follow Berita Okezone di Google News

(ren)