Share

Kemenkes Tolak Tembakau Sebagai Warisan Budaya

Erika Kurnia, Jurnalis · Rabu 30 September 2015 07:04 WIB
$detail['images_title']
Kemenkes tolak tembakau jadi warisan budaya (Foto: Earthtimes)

BARU-BARU ini mencuat pengajuan pasal kretek sebagai warisan budaya ke dalam RUU Kebudayaan. Hal ini pun membuat Kementerian Kesehatan, sebagai regulator kesehatan negara harus menanggapi tegas hal tersebut, terkait dengan dampaknya bagi kesehatan nasional.

Seperti diketahui, tembakau adalah zat utama penghasil zat aditif nikotin dalam rokok yang dapat berdampak terhadap kesehatan. Berbagai macam penyakit terkait penyalahgunaan rokok tembakau mulai dari kanker, gangguan pernapasan, hingga penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke, menurut Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr Eni Gustina, MPH.

"Efek buruk rokok tembakau bagi tubuh berbahaya untuk siapa saja, tidak hanya perokok tetapi juga yang menghirup asapnya secara tidak langsung. Tar dan nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan melapisi paru-paru dan mengganggu sistem pernapasan pada awalnya, hingga menjadi kronik bila menjadi kebiasaan," jelas Eni dalam konferensi pers peluncuran iklan layanan masyarakat soal pengendalian tembakau di Annex Building, Jakarta Pusat, kemarin.

Dengan mempertimbangkan beban kesehatan tersebut, menanggapi usulan pasal kontroversial tersebut, kini Kemenkes sudah mengirim surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk memberi masukkan bahwa, bila kretek dianggap sebagai warisan budaya bangsa, itu akan melanggar PP 109 tahun 2012 yang bertujuan membatasi peredaran tembakau untuk rokok.

"Kemenkes sudah mengirim surat ke Kemenkum HAM. Kita jelaskan mengapa kita harus membatasi peredaran tembakau. Juga memasukkan kretek ke dalam RUU Kebudayaan kami anggap akan merusak PP 109 tahun 2012 yang berfungsi menghambat promosi rokok," kata Eni.

Untuk diketahui, pasal kretek di RUU Kebudayaan diusulkan oleh Badan Legislasi DPR, khususnya oleh Wakil Ketua Firman Soebagyo, karena keunikan hasil dari pertanian tembakau. Namun, sebagian anggota dan pimpinan Komisi X DPR (yang terkait dengan bidang kebudayaan) mengaku tak pernah membahas pasal RUU Kebudayaan kretek tersebut.

(ren)