Share

Tekan Angka Kelahiran Masih Jadi PR Besar BKKBN

Qalbinur Nawawi, Jurnalis · Kamis 19 September 2013 16:26 WIB
$detail['images_title']
Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia (Foto: Qalbi/Okezone)

PEMERINTAH lewat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) masih terus berbenah untuk menekan kelahiran yang terus meningkat. Hal ini berkaitan dengan hasil survei yang menunjukan adanya stagnasi angka kelahiran dalam kurun waktu 10 tahun.

 

Kendati demikian, BKKBN selaku lembaga kontrol mengaku optimistis bahwa ke depan tren kelahiran bisa ditekan. Hal itu seperti yang diungkap oleh Dr. Wendy Hartanto, MA selaku Plt. Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN.

Dia menuturkan, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 tak mengalami pergerakan penurunan seperti yang diharapkan BKKBN di mana hasil masih berhenti pada seperti hasil survei selama 10 tahun lalu.

"Tren angka kelahiran total (TFR) di Indonesia pada tahun 2013 masih stagnan pada 2.6 dari 1.000 kelahiraan per wanita. Hasil ini memang masing stagnan, dimana pada SDKI 2002, 2007 masih bertahan pada hasil 2.6. Kendati demikian, kami yakin bisa menekan kelahiran per wanita pada tahun ke depan. Melihat pada tahun 1997 ke 2002 kami bisa menekan dari 2.8 menjadi 2.6," katanya dalam acara yang bertema Media Briefing Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2013, di Ruang Serbaguna Gedung BKKBN, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (19/8/2013).

Ia menambahkan bahwa kondisi stagnan itu bisa terjadi karena masalah yang kompleks yang terjadi di masyarakat. Semisal, untuk yang berada di pedesaan mereka ingin sekali memakainya namun berkendala dengan transportasi, pelayanan kesehatan ibu-anak dan KB lewat bidan yang belum menyentuh desa-desa atau kebanyakan masyarakat yang memilih alat kontrasepsi jangka pendek seperti pil dimana sebenarnya justru rentan kehamilan bila para ibu lupa mengonsumsinya.

Namun demikian, Litbang sendiri perlahan memiliki strategi bagaimana menurunkan TFR khususnya agar target pencapaian sebanyak 2.1 pada 2015.

"Terdekat kami sudah merevisi Pepres 12 tahun 2012 agar pelayanan Kesehatan ibu dan anak serta KB ikut dalam BPJS per 1 Januari 2014 nanti, atau pelayanan KB sudah masuk ke dalam pelayanan kesehatan saat wanita datang ke bidan ataupun ke rumah sakit. Sehingga dari sana ada akselarasi penurunan di 10 provinsi di Indonesia,"tutupnya.

(ind)