Getting time...
OKEHEALTH | DETAIL HEALTH UPDATE

Pemerintah & BPJS Harus Sosialisasikan Pendaftaran JKN yang Mudah

Helmi Ade Saputra - Okezone
Jum'at, 3 Januari 2014 16:17 wib
detail berita
Dr. dr. Zaenal Abidin, Mkes, MHKes (Foto: Helmii/Okezone)
TERLEPAS dari masalah biaya dan SDM, salah satu kunci yang dapat menyukseskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini terkait dengan segala aspek mengenai JKN, mulai dari pendaftaran, iuran dan pelaksanaannya.

Menurut Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Dr. dr. Zaenal Abidin, Mkes, MHKes, pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus mensosialisasikan cara pendaftaran dengan mudah kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang belum berpotensi sakit bisa tetap ikut serta dalam JKN dan tidak harus menunggu sampai sakit.

“Dengan masyarakat yang masih sehat ikut menjadi peserta, dana mereka bisa membantu peserta yang memang sudah sakit dan jumlahnya cukup besar,”ujar Dr. Zaenal kepada Okezone secara eksklusif di Kantor PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2014).

Lebih lanjut, Dr. Zaenal berharap dengan masyarakat yang masih sehat bugar itu mendaftarkan diri ini, pemerintah tidak perlu menunggu sampai 2019 agar masyarakat Indonesia semua menjadi peserta JKN.

“Tetapi, kalau perlu hanya 2 tahun ini sudah semuanya mendaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, tentunya subsidi silang tersebut benar-benar terjadi,”tandasnya.

Dr Zaenal mengimbau seluruh penduduk yang belum masuk peserta JKN agar mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terdekat. Masyarakat yang hendak mendaftar harus menyiapkan foto copy KTP dan kartu keluarga, serta lembar pas foto berwarna ukuran 3X4 (dua lembar). (ind)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

Facebook Comment List

 
BACA JUGA »

Lifestyle

Tora Sudiro Tidak Cuci Celana Jins Tiga Bulan
Untuk mendapatkan celana jins yang baik, kita harus tidak mencucinya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini pun turut dilakukan Tora Sudiro yang tidak menyuci celana jinsnya selama tiga bulan

Property

Salah Satu "Dosa" Menpera Selama Kepemimpinannya
Ali menilai, karena tidak adanya akses ini segala kordinasi menjadi tidak terakomodir dengan baik. Akibatnya, posisi Menpera hanya sebagai regulator saja, bukan sebagai eksekutor.